Catatan tentang Temasek dan STT di Indonesia

Latar Belakang:

Upaya-upaya untuk meyakinkan STT dan induk perusahaannya, Temasek, untuk mendivestasi saham mereka di Indosat sedang giat terjadi di Indonesia. Sampai dengan saat ini, kedua perusahaan Singapura tersebut belum menunjukkan respon terhadap berkembangnya isu ini.

Analisa:

Kami yakin bahwa strategi yang saat ini dipergunakan Singapura adalah untuk tetap low-profile dan menunggu sampai isu ini tidak lagi merebak di ranah publik. Kami melihat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi respon mereka.

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap kondisi politik di Indonesia

Diperkirakan bahwa data intelijen yang diperoleh Temasek di lapangan masih sedikit. Departemen Corporate affairs Temasek sama sekali tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Permintaan mereka untuk meminta bantuan Konsultan untuk mewakili mereka di Indonesia mengindikasikan bahwa mereka masih mencari-cari pihak yang dapat memberikan mereka bantuan di Indonesia. Ini juga dapat berarti Temasek tidak mempercayai orang-orang mereka di lapangan.

Hal ini sejalan dengan perilaku Temasek di negara lainnya di wilayah Asia, termasuk yang terjadi di Thailand. Temasek secara konsisten terus membuat kesalahan, termasuk salah satunya menyewa kroni Pangeran Mahkota Thailand sebagai penasihat setelah terjadinya kudeta militer di Thailand. Pangeran Mahkota Thailand kemudian membantah adanya hubungan dengan penasihat Temasek sehingga perusahaan asal Singapura itu terpaksa harus mengubah keputusan mereka beberapa hari kemudian. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar Temasek. Pangeran Mahkota adalah salah satu tokok yang paling tidak populer di kalangan masyarakat Thailand. Dengan demikian, langkah Temasek yang mencoba untuk mendekatkan diri dengan pusat kekuasaan di Thailand dengan memilih Pangeran Mahkota adalah sebuah kesalahan fatal. Insiden ini menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman Temasek terhadap kondisi politik di negara-negara perusahaan tersebut beroperasi.

Temasek tidak memiliki departemen khusus yang bertugas melaksanakan analisa resiko politik. Hal ini mungkin disebabkan “keluguan” Temasek dalam berinvestasi di negara-negara dunia berkembang, dimana investasi cenderung memiliki resiko politik yang tinggi. Sebelumnya Temasek hanya beroperasi di negara-negara dengan pasar yang sudah maju, seperti AS dan negara-negara OECD lainnya dimana mereka dapat dengan mudah bergantung pada aturan hukum dan kepastian kondisi lingkungan bisnis. Temasek juga selalu menyewa bankir investasi yang semata-mata hanya memperhatikan aspek finansial tanpa melihat aspek politis.

Dengan lemahnya pengetahuan Temasek terhadap karakteristik politik di kawasan, pejabat-pejabat Temasek akan kembali jatuh kedalam stereotip pandangan mengenai Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam poin-poin berikut.

1. Berbagai aksi demonstrasi di Indonesia tidak pernah ditanggapi dengan serius

Kebanyakan warga Singapura memandang Indonesia sebagai negara koboi dimana praktik korupsi, nepotisme, kronisme, dan ketidakpastian hukum mempengaruhi setiap perjanjian bisnis. Indonesia juga dipandang sebagai sebuah negara dimana hukum dapat dibeli. Mereka juga melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang “kacau” dimana demostrasi terjadi setiap saat. Di Indonesia, bukan merupakan rahasia umum bahwa para demostran seringkali dibayar untuk beraksi di jalan.

Warga Singapura yang tidak pernah menghadapi aksi demostrasi di negara mereka jelas tidak memiliki pengetahuan untuk membaca dan mengukur besarnya dampak aksi demonstrasi di negara-negara Asia lainnya.

Hal ini jelas terlihat di Thailand dimana Temasek meremehkan sentimen “kebencian” masyarakat Thailand terhadap ancaman imperialisme ekonomi Singapura. Poster-poster CEO Temasek, Ho Ching, dan suaminya-yang merupakan PM Singapura-Lee Hsien Loong dibakar di jalan-jalan di Bangkok. Namun demikian, Temasek tetap melanjutkan upaya mereka membeli Shin Corp.

Hal yang sama terjadi di Indonesia dimana Temasek tidak dapat memahami dengan baik besarnya sentimen nasionalistik masyarakat Indonesia.

Temasek yakin bahwa berbagai aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia hanya merupakan aksi sporadis belaka. Mereka juga meyakini bahwa siapapun yang berada di balik aksi-aksi ini tidak harus ditanggapi dengan serius. Sayangnya, tindakan-tindakan FSP-BUMN hanya memperkuat dugaan ini. Sebagai contoh, ketua FSP-BUMN menyatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak akan melaksanakan tuntutan pada bulan Desember karena pengacara mereka sedang berlibur. Namun demikian, beberapa hari setelahnya, FSP-BUMN malahan menyerahkan laporan tuntutan ke KPPU. Sebagai tambahan, FSP-BUMN juga turut berpartisipasi dalam demonstrasi anti-SBY baru-baru ini. Kredibilitas dan citra FSP-BUM telah rusak dengan berbagai komentar dan tindakan mereka yang cenderung inkonsisten.

Warga Singapura juga tidak menganggap serius proses hukum di Indonesia dan cenderung skeptis bahwa KKPU akan memulai penyelidikan terhadap mereka. Hal ini juga diperkuat dengan komentar dari KPPU yang mengatakan bahwa mereka masih melakukan penyelidikan awal untuk mencari bukti yang kuat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Temasek, STT, dan SingTel. Di kalangan warga Singapura terbentuk sebuah opini umum bahwa kasus pelanggaran perusahaan-perusahan Singapura di Indonesia tidak lagi menjadi sorotan KPPU karena tidak adanya langkah yang nyata dari pihak berwenang Indonesia dalam menanggapi kasus pelanggaran tersebut.

2. Langkah-langkah defensif

Sementara itu, STT tampaknya telah mengambil beberapa langkah defensif untuk mengikis dugaan keterlibatan mereka dalam praktik monopoli di Indonesia. Pada pertengahan Januari, Qatar Telecom mengumumkan bahwa mereka membeli 25% saham Asia Mobile Holdings. Asia Mobile Holdings adalah pemegang saham STT di Indosat and StarHub Singapura. STT sebelumnya telah bekerja sama dengan Qatar Telecom untuk memenangkan tender lisense seluler di Mesir. Pada saat ini, aliansi tersebut terlihat menjadi sangat strategis karena selain digunakan untuk memperluas lingkup kerjasama, aliansi ini juga dapat digunakan untuk melemahkan tuduhan perilaku monopoli ST Telemedia di Indonesia.

3. Permasalah di Thailand

Pada akhirnya, kita tidak boleh melupakan bahwa Temasek saat ini sedang disibukkan dengan upaya menyelesaikan kekacauan yang mereka timbulkan di Thailand. Mereka telah mengganti beberapa personal di manajemen tingkat atas perusahaan dan beberapa bankir investasi yang terlibat dalam kekacauan di Thailand. Dengan berbagai perubahan internal dan permasalahan besar yang mereka hadapi di Thailand, Temasek kemungkinan besar tidak memiliki energi dan sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi situasi di Indonesia dan lebih memilih untuk mengambil pendekatan “wait-and-see” dalam perkembangan kasus tersebut.

Kesimpulan

Temasek dan STT tidak melihat adanya kebutuhan untuk segera mendivestasikan saham mereka di Indonesia. Dengan kurangnya pengetahuan mengenai kondisi politik di Indonesia, mereka hanya akan tetap terjebak dalam pandangan stereotip mengenai Indonesia dan hal tersebut akan membawa mereka ke suatu kesimpulan bahwa gejolak yang terjadi pada saat ini tidak serius. Mereka yakin bahwa situasi krisis terburuk di Indonesia telah berakhir; meskipun KPPU belum juga memulai penyelidikan dan kredibilitas FSP-BUMN sangat dipertanyakan. Selain itu, mereka telah mulai mengambil langkah-langkah defensif dengan membentuk aliansi strategis dengan Qatar Telecom. Temasek juga sedang disibukkan dengan kasus di Thailand shingga mereka tidak akan dapat memberikan perhatian penuh kepada Indonesia, terlebih lagi dengan anggapan bahwa ancaman yang dihadapi di Indonesia tidak terlalu serius.

Temasek dan STT kemungkinan akan merasa ragu untuk melakukan divestasi dalam situasi saat ini karena keputusan untuk divestasi pasti akan dipandang sebagai kelemahan dan kekalahan mereka. Temasek and STT juga akan dipandang sangat rentan terhadap tekanan.

Poin Final:

Langkah segera yang harus diambil adalah menggerakkan parlemen. Temasek dan STT tidak akan menanggapi situasi di Indonesia dengan serius sampai adanya proses hukum yang jelas dan kredibel melawan mereka. KPPU tidak akan memulai proses investigasi terhadap Temasek sampai adanya dukungan dari parlemen yang akan membuat Singapura menyadari besarnya dorongan untuk memaksa mereka mendivestasi asetnya. Upaya ini juga sebaiknya didorong dengan adanya penulisan Buku Putih oleh sebuah organisasi yang kredibel.
Sebuah organisasi yang kredibel akan memainkan peran yang penting untuk memenangkan kasus melawan Temasek.
FSP-BUMN adalah sebuah hambatan besar untuk mendorong Temasek dan STT untuk melakukan divestasi. Ketua organisasi tersebut adalah seorang yang telah terbukti tidak kredibel dan mengakibatkan banyak masalah. Hal ini terbukti dengan banyaknya media internasional yang menjadikan ia sebagai nara sumber pemberitaan. Komentarnya baru-baru ini kepada Reuters dan Singapore Strait Times (lihat artikel di bawah) telah membuat FSP-BUMN terlihat sangat tidak konsisten. Kami juga telah menerima komentar senada dari jurnalis asing, salah satunya koresponden dari NY Times, yang telah mencoba untuk menghubungi FSP-BUMN.

Sangat jelas terlihat bahwa Singapura dan media internasional tidak menanggapi FSP-BUMN secara serius. Beberapa demonstrasi dan komentar-komentar yang tidak konsisten yang dibuat oleh FSP-BUMN tidak akan mendorong Temasek untuk melakukan divestasi di waktu dekat.